Kaltim Pasca Migas
Kalimantan Timur adalah surga bumi. Kekayaan alam yang dikandungnya melimpah ruah, mulai dari daratan sampai lautan. Dengan luas wilayah 20.867.774 Ha atau 1,5 lebih luas dari pulau Jawa ditambah pulau Madura, Provinsi benua etam ini menjadi sangat seksi baik secara ekonomi maupun secara politik. Secara Ekonomi, dengan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, khususnya potensi minyak dan gas (migas) serta batubara, Kalimantan timur menjadi harta karun yang senantiasa dikejar-kejar oleh para pemilik modal. Secara politik, provinsi ini menjadi lahan sengketa khususnya oleh elite-elite pusat untuk dijadikan pundit-pundi dalam rangka membiaya aktifitas politiknya. Kolusi atau kerja sama yang “harmonis” antara elite Jakarta dan elite politik local dalam praksisnya ternyata hanya meninggalkan luka di hati masyarakat Kaltim.
Berdasarkan data Bappeda Kaltim, potensi sumberdaya alam yang dikandung oleh bumi etam, diantaranya, potensi cadangan minyak bumi mencapai 1,78 Milyar barel atau 13 % dari total cadangan nasional. Diperkirakan potensi minyak bumi ini masih bisa dieksploitasi sampai 15 tahun kedepan. Cadangan gas alam tercatat sekitar 51,3 trilyun kaki kubik atau setara 30% cadangan gas alam nasional. Produksi gas alam tercatat sekitar 1,134 milyar kaki kubik pada tahun 1998 dan pada tahun 2002 mencapai 1.648 milyar kaki kubik. Diperkirakan potensi gas alam tersebut masih bisa dikelolah 20-30 tahun kedepan. Potensi batubara mencapai 22 milyar ton dan yang baru dieksploitasi baru sekitar 400 juta ton. Diperkirakan cadangan emas hitam ini masih bisa dikelolah 40-50 tahun kedepan. Potensi disektor kehutanan yang luasnya mencapai 14.805.582 Ha, terdiri atas hutan lindung sekitar 2,9 juta Ha, hutan produksi sekitar 9,6 juta Ha dan hutan konservasi sekitar 2,1 juta Ha. Potensi lainnya adalah emas yang mencapai 60,50 juta ton.
Disamping potensi tersebut diatas, yang selama ini menjadi primadona, Kalimantan Timur juga masih menyimpan potensi di sektor Kelautan-Perikanan, sektor Pertanian dan sektor perkebunan. Luas wilayah perairan laut yang membentang dari kab. Nunukan di Utara sampai Kab. Paser mencapai 98.000 km2 dan Perairan umum (danau, sungai, rawa) mencapai 2.773.937 Ha.
IRONI KALTIM
Dengan potensi kekayaan alam yang melimpah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tinggi, bukan berarati Kaltim tidak memiliki permasalahan krusial, seperti halnya menyangkut kemiskinan yang tinggi, pengangguran, pelayanan publik yang buruk, Sumberdaya manusia (SDM) yang rendah, infrastruktur.pembangunan yang memprihatinkan. APBD Kaltim tahun 2007 diperkirakan mencapai 5 trilyun lebih, meningkat dibandingkan APBD tahun sebelumnya sekitar 3,588 Trilyun. Sedangkan 13 Kab/kota di Kaltim rata-rata memiliki APBD diatas 750 Milyar, bahkan Kab. Kutai Kartanegara, APBDnya mencapai 3,2 Trilyun, APBD tertinggi tingkat kabupaten di Indonesia. Anehnya, dengan APBD sebesar itu ternyata, kab. Kutai Kartanegara pun menempatkan dirinya sebagai kabupaten tertinggi angka kemiskinan dan putus sekolahnya di Kaltim. Sungguh ironis!
Untuk Provinsi kaltim sendiri, berdasarkan data statistik tahun 2005, dari jumlah penduduk Kaltim yang mencapai 2.957.465 orang, 561.287 orang di antaranya tergolong warga miskin.
Artinya, tingkat kemiskinan di Kaltim mencapai 18,98 persen. Angka kemiskinan ini rata-rata meningkat 3,9 persen tiap tahunnya. Pihak pemerintah senantiasa menuding bahwasanya pendatang dari luar Kaltim yang membebani dan menambah angka kemiskinan. Kenyataan ini mungkin perlu diklarifikasi lebih jauh, mengingat senantiasa kita mendengar keluhan dari para investor atau perusahaan tentang rendahnya kualitas SDM masyarakat Kaltim.
Pada sektor pelayanan publik, hampir semua kab/kota di Kaltim mengalami kasus yang sama, mengalami krisis air bersih dan listrik. Ini juga ironi!. Kaltim yang memiliki banyak Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan dukungan anggaran yang lebih dari cukup tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Hampir setiap tahun, masyarakat mengalami krisis air bersih. Anehnya, sampai hari ini pun tidak ada langkah-langkah yang significant dari pihak pemerintah Kaltim maupun pemerintah kab/kota yang secara serius untuk mencari solusi dari permasalahan yang cukup akut ini.
Akan halnya dengan krisis listrik. Kaltim yang terkenal sebagai lumbung migas dan batubara ternyata mengalami krisis listrik. Hampir setiap hari terjadi pemadaman listrik. entah berapa banyak kerugian masyarakat, cost produksi perusahaan meningkat akibat penggunaan genset. Tapi, anehnya, walaupun krisis listrik ini sudah bertahun-tahun, sampai hari ini hanya menjadi wacana pinggiran, tidak dianggap sebagai masalah krusial yang membutuhkan penanganan serius. Aneh bin ajaib!.
Pada aspek pembangunan manusia, Kaltim juga masih terseok-seok, diakibatkan tidak adanya grand design dalam menata dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan data tahun 2005 di semua jenjang pendidikan, jumlah anak yang putus sekolah se-Kaltim masih mencapai 2.656 orang. Angka ini diperkirakan semakin meningkat, mengingat sampai sekarang belum ada tanda-tanda perbaikan. Yang ada hanyalah slogan, seperti anggaran pendidikan 20 % dari APBD. Asumsinya, dengan anggaran sebesar itu SDM Kaltim bisa ditingkatkan. Logika yang sangat keliru, mengingat Pendidikan bukan hanya menyangkut pendanaan, tetapi sebuah sistem, dimana berhubungan dengan aspek kelembagaan, kurikulum, metodologi pengajaran, dan infrastruktur pendidikan. Artinya, untuk membenahi kondisi pendidikan di Kaltim mesti dilakukan secara menyeluruh, terpola dan integratif. Dan ini bukan hanya menyangkut anggaran yang memadai, tetapi membutuhkan visi kedepan dan komitemen khususnya dari pemerintah daerah untuk menjaga agar kebijakan yang diambil bisa berjalan secara konsekuen.
Rendahnya kualitas pendidikan berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran yang sekarang ini mencapai 9,4 %, tertinggi di bandingkan dengan provinsi di Kalimantan. Perusahaan-perusahaan senantiasa mengeluhkan rendahnya kualitas SDM dari masyarakat Kaltim, sehingga demi menjaga produkstifitas, perusahaan tidak memiliki pilihan lain kecuali mendatangkan tenaga kerja dari luar Kaltim.
Degradasi lingkungan, akibat dari eksploitasi sumberdaya alam secara serampangan (pembabatan hutan) menjadi ancaman bagi suistinabilitas pembangunan. Setiap tahun banjir menjadi momok dan menghantui masyarakat. Jika diamulasi, ratusan Milyar rupiah sudah dikeluarkan untuk penanggulangannya, tetapi sampai hari ini pun persoalan banjir belum selesai. Bahkan kota Balikpapan yang secara geografis adalah daerah perbukitan, dan memiliki beberapa daerah aliran sungai (DAS) telah menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Ironi Pembangunan!
Bukan bermaksud untuk melakukan simplifikasi terhadap persoalan yang dihadapi oleh Kaltim, tetapi realitas menunjukkan bahwa berbagai persoalan tersebut diatas akan bertambah parah jika tidak ada upaya serius untuk menyelesaikannya. Bahwa dengan dukungan finansial yang ada semestinya bisa digunakan atau diinvestasikan untuk kepentingan Kaltim pasca migas, mengingat migas tergolong sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui.
Pasca Migas, apa?
Pertanyaan ini, bukanlah pertanyaan sederhana. Kompleksitas persoalan membutuhkan kepekaan dan kerja keras khusunya dari aparat penyelenggara pemerintahan Kaltim. Ketergantungan Perekonomian Kaltim pada sektor migas dan sumber daya mineral lainnya begitu tinggi. Data BPS Kaltim, menunjukkan nilai ekspor Kaltim tahun 2006 mencapai USD 16,26 miliar atau mengalami kenaikan 13,90 persen dibanding ekspor tahun 2005. Kenaikan ekspor tahun 2006 disebabkan kenaikan ekspor migas sebesar 7,23 persen yaitu dari USD 10.822 juta menjadi USD 11.604,9 juta. Sementara ekspor non migas mengalami peningkatan 34,78 persen dari USD 3.455,5 juta menjadi 4.657,3 juta. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, sektor migas masih merupakan primadona ekspor ke berbagai negara di dunia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan sektor migas terhadap pembentukan nilai ekspor dari tahun ke tahun, selalu di atas 70 persen, dan pada tahun 2006 sebesar 71,36 persen dari total ekspor.
Berdasarkan data BPS Kaltim, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebagai salah satu indikator perekonomian menunjukkan selama triwulan 1 tahun 2006 perkembangannya cukup stabil. Besar PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, baik migas maupun nonmigas masih mengalami peningkatan. PDRB triwulan I (Januari-Maret) 2006 atas dasar harga berlaku mencapai Rp40,4 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama triwulan 1, yang mencapai Rp37,7 triliun.
Bila dilihat dari harga konstan 2000, PDRB triwulan I 2006 sebesar Rp23,6 triliun, sedangkan PDRB triwulan IV 2005 mencapai Rp23,3 triliun, ini bisa disebutkan pertumbuhan PDRB triwulan I terhadap triwulan IV tahun 2005 sebesar 1,05 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan I tahun 2006 masih positif mencapai 0,01 persen.
Meski naik, namun pertumbuhan ini bisa disebutkan melambat. Hal ini disebabkan menurunnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar negatif 6,98 persen, dibanding triwulan I tahun 2005 yang tumbuh 6,90 persen. Menurunnya sektor industri pengolahan di triwulan I ini akibat dampak dari menurunnya pertumbuhan subsektor industri pengolahan migas yang triwulan I tahun 2006 negatif 7,37 persen, lebih rendah bila dibandingkan triwulan I tahun 2005 yang 7,34 persen.
Selain itu, industri tanpa migas, yaitu perkayuan menurun sangat tajam. Pada triwulan I ini penurunan mencapai negatif 35,15 persen. Padahal komponen ini jadi primadona Kaltim. Tak ketinggalan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga menurun negatif 6,35 persen. Sama halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengalami pertumbuhan yang lamban namun positif mencapai 0,54 persen. Belum lagi sektor listrik yang pertumbuhannya turun mencapai 6,81 persen.
Pertumbuhan ekonomi yang lambat, sebenarnya merupakan signal bagi lesuhnya perekonomian Kaltim. Walaupun terjadi kenaikan nilai ekspor khususnya dari sektor migas, tetapi secara keseluruhan kinerja perekonomian Kaltim cukup memprihatinkan.
Apalagi jika melihat Kondisi perekonomian 13 Kab/Kota Di Kaltim yang penggerak utamanya adalah konsumsi pemerintah lewat APBD. Keterlambatan DPRD mengetuk palu APBD, mengakibatkan perekonomian tidak jalan. Kondisi ini bisa dilihat dari sepinya pasar dan tempat-tempat keramaian dimana terjadinya transaksi seperti terminal atau pelabuhan penyeberangan. Kondisi perekonomian seperti ini diperparah dengan kurangnya sensitifitas dari anggota legislatif daerah untuk mempercepat proses pembahasan dan penetapan APBD.
SAATNYA BERBENAH DIRI
Pelan tapi pasti, perekonomian Kaltim kedepan akan semakin suram, jika masih tetap mengandalkan pertumbuhannya pada sektor migas. Sehingga mau tidak mau, Kaltim mesti berbenah diri untuk menghadapi pasca migas. Dalam konteks ini, beberapa langkah yang perlu diambil, diantaranya : Pertama, Menghadirkan kesadaran kolektif dalam alam bawah sadar seluruh komponen masyarakat khususnya para elite-elite Kaltim (perumus dan pengambil kebijakan) bahwa, migas adalah sumberdaya yang tidak bisa diperbarui. Hal ini penting, mengingat tanpa adanya kesadaran seperti itu, Kaltim akan senantiasa terlena dan terbuai oleh manisnya migas. Kaltim mesti bangun dari mimpi indahnya. Kaltim mesti beranjak dari alam surga, membuka mata dan melihat realitas sesungguhnya. Kedua, menggerakkan sektor potensial lainnya diluar Migas. Sektor Partanian, Perkebunan dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki potensi yang cerah untuk dikembangkan dan bisa diharapkan untuk menggantikan posisi migas dalam menunjang perekonomian Kaltim kedepan.
Sektor Pertanian misalnya, dari luas areal 2,60 juta Ha yang terdiri atas lahan sawah seluas 856.194 Ha dan lahan kering seluas 1.743.885 Ha, yang telah dimanfaatkan baru mencapai 27% untuk lahan persawahan dan 23% lahan kering. Jika sector peratanian ini bisa ditingkatkan produktifitasnya dengan memanfaatkan luas lahan yang ada, maka kaltim tidak perlu lagi mendatangkan beras dari luar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Mengingat selama ini, sekitar 30 % kebutuhan beras Kaltim masih dipenuhi oleh daerah luar seperti Jawa dan sulawesi selatan. Bahkan sangat mungkin, jika ada optimaslisasi produktifitas, daerah ini bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional.
Akan halnya dengan sector perkebunan. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan termasuk usaha perkebunan yakni seluas 5,32 juta ha. Dari luasan itu, yang telah dimanfaatkan, khususnya untuk perkebunan sawit, mencapai 3,146 juta Ha. Artinya masih ada sekitar 2 juta Ha lebih lahan yang bisa digunakan untuk mengembangkan sektor ini. Selain tanaman sawit, tanaman lain yang potensial untuk dikembangkan adalah karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, panili dll.
Demikian juga dengan sector perikanan Kaltim. Wilayah pesisir dan laut Propinsi Kalimantan Timur mempunyai potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang yang cukup beragam dan berlimpah sehingga merupakan salah satu sektor yang berpeluang untuk dikembangkan. Kegiatan perikanan merupakan kegiatan budidaya teperbaharui dan menghasilkan komoditi yang berskala luas. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kaltim, hingga kini tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut diprakirakan masih berkisar 40% dari potensi yang ada, sedang perikanan di perairan umum sekitar 20,40%; budidaya tambak sekitar 36%; dan budidaya air tawar sekitar 2,64% dari potensi yang ada. Sedangkan potensi sektor perikanan Kaltim diprakirakan sebesar 339.998 ton; dimana perikanan laut diprakirakan sebesar 139.200 ton; perairan umum sebesar 69.348 ton; budidaya tambak sekitar 122.450 ton; dan budidaya air tawar sekitar 9.000 ton. Dengan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan sekitar 200 ribu orang, maka sector ini bisa dijadikan sector andalan pembangunan pasca migas.
Selain ketiga sector tersebut diatas, sector parawisata kaltim juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Beberapa obejek wisata baik wisata budaya maupun wisata bahari, seperti kepulauan derawan di Berau, adalah harta karun yang menunggu tangan-tangan kreatif untuk menjamahnya.
Ketiga, Adanya regulasi kebijakan yang konsekuen untuk mendukung pengembangan sector-sektor potensial tersebut. Hanya saja, jangan sampai kasus perkebunan sawit sejuta hektar terjadi lagi, sehingga kebijakan yang awalnya ideal, berubah menjadi musibah politik.
Pepatah bijak mengatakan “Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang mulia, Sebelum daerah ini menangis darah”. Ayo Kaltim, Semangat!.
Penajam Paser Utara Merajut Hari Esok
Pada tahun 2008, Kab. Penajam Paser Utara akan melaksanakan pesta demokrasi dalam memilih dan menentukan Bupati/Pemimpin Baru untuk periode 2008-2013. Momentum tersebut sangat strategis karena berkaitan dengan eksistensi kabupaten Benua Taka ini 5 (
Kedepan, daerah dengan luas 3.333,06 km2 dan penduduk 127,477 jiwa ini akan ditentukan nasibnya. Jika masyarakat Penajam Paser Utara menginginkan kehidupan yang lebih baik, maka akan memilih pemimpin yang amanah, sederhana , bermoral dan yang terpenting tidak pernah terlibat kasus korupsi. Hal ini penting, mengingat Kabupaten ke-13 di Provinsi Benua Etam ini sedang mengalami krisis kepemimpinan, akibat dari tidak amanahnya sebagian elite politik dalam menjalankan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat.
Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Penajam Paser Utara, seperti persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan dan ketidakpercayaan public terhadap pejabat korup dan nepotis, harus diletakkan dalam kerangka perubahan sistemik yang bersifat solutif. Perubahan tersebut harus menjiwai segala aspek kehidupan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti, mesti ada langkah dan upaya serius serta politicall will untuk menyelami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus ikhlas dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Penajam Paser Utara untuk Menyatukan hati, menyatukan komitmen, dan menyatukan pilihan, demi Kehidupan yang Lebih Baik.
PETA PERMASALAHAN KAB.PENAJAM PASER UTARA
I. SEKTOR KEPENDUDUKAN
Jumlah penduduk Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2006 berjumlah 127.477 jiwa dengan komposisi 66.258 laki-laki dan 61.219 perempuan. Angka penduduk ini mengalami peningkatan bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 berjumlah 11.420 jiwa, tahun 2003 berjumlah 118.466 jiwa, pada tahun 2004 berjumlah 120.240 jiwa dan pada tahun 2005 berjumlah 124.209 jiwa. Pertambahan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2003 dengan persentase 6,30 %. Sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhan penduduk mencapai 2,63 %.
Sementara berdasarkan lapangan usaha, penduduk Kab. Penajam Paser Utara yang bekerja pada sector pertanian mendominasi jenis pekerjaan penduduk,mencapai 45, 22 %. Disusul sector industri 16,61 %, perdagangan 11,28 %, jasa 10,32 %, angkutan dan komunikasi 7,43 %, konstruksi 6,73 %, pertambangan dan penggalian 1,48 % dan usaha lainnya 0,93 %. Sedangkan berdasarkan jenis pekerjaan, sektor pertanian juga menempati urutan pertama dengan jumlah 14.847 orang disusul Pegawai Negeri Sipil 1.515 orang (lihat tabel pada Lampiran).
Bila melihat angka pengangguran atau pencari kerja di Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2006 mencapai 15,63 % atau 10,941 orang (lihat tabel pada Lampiran). Angka tersebut tergolong tinggi, yang jika dibiarkan terus menganggur atau tidak bekerja akan mendatangkan berbagai penyakit social. Kondisi tersebut, ditambah dengan angka kemiskinan yang masih di atas 15 % turut menambah beban daerah, dan akan mengakibatkan disharmoni social. Lemahnya perencanaan pembangunan, serta kurangnya stimulus ekonomi, mengakibatkan roda perekonomian belum berjalan secara optimal, sehingga daya serap tenaga kerja rendah. Dan lazimnya, kecenderungan masyarakat untuk melakukan hal-hal negative yang menganggu ketertiban social, akan meningkat. Data yang dikeluarkan oleh Polres Kab. Penajam Paser Utara, menunjukkan gangguan kamtibmas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006, gangguan kamtibmas mencapai 202 kasus, atau meningkat 46 kasus pada tahun 2005.
Kemajuan sebuah daerah, tidak terlepas dari kondisi sector pendidikannya. Semakin baik kualitas dan kuantitas pendidikan sebuah daerah, maka akan semakin cerah masa depan daerah tersebut. Apalagi untuk konteks Kab. Penajam Paser Utara yang masih berusia muda. Perbaikan sector pendidikan adalah mutlak untuk diwujudkan karena hal itu berkaitan dengan eksistensi kab. Benua taka ini dimasa yang akan datang.
Sektor Pendidikan di Kab.Penajam Paser Utara, secara kuantitatif menunjukkan perbaikan atau peningkatan, baik dilihat dari infrastruktur pendidikan maupun jumlah anak yang mengenyam pendidikan. Untuk tingkat SD, jumlah sekolah negeri mencapai 95 buah dan swasta mencapai 4 buah, dengan jumlah ruang belajar 586 kelas. Adapun jumlah murid SD/MI mencapai 18.257 orang dan tenaga pengajar mencapai 1.077 atau rata-rata 8 orang murid untuk tiap guru, (lihat tabel pada Lampiran)
Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), juga megalami peningkatan. Jumlah sekolah untuk negeri 15 buah dan swasta 12 buah dengan masing-masing jumlah murid 2.141 orang untuk SLTP negeri dan 1.294 untuk SLTP swasta. Sedangkan jumlah guru 132 untuk sekolah negeri dan 79 orang guru untuk sekolah swasta, (lihat table pada lampiran).
Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat atas SMU/SMK negeri dan swasta, jumlah sekolah 8 buah untuk negeri dan 8 buah swasta dengan masing-masing jumlah murid 2.066 untuk negeri dan 1.390 untuk swasta. Dan tenaga pengajarnya, 133 orang guru untuk sekolah negeri dan 69 guru swasta.
3. SEKTOR KESEHATAN
Berdasarkan data Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2007, menunjukkan bahwa berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat dan memeriksakan kesehatannya di puskesmas, secara umum mengalami peningkatan., seperti yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Pada tahun 2006, masyarakat yang mengalami berbagai jenis penyakit berjumlah 93.22 orang dengan infeksi saluran pernafasan sebagai penyakit yang paling banyak diderita. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2002 berjumlah 76.681 orang, tahun 2003 berjumlah 89.871 orang, tahun 2004 berjumlah 96.335 orang, dan tahun 2005 berjumlah 87.062 orang.
Kondisi yang lebih “mengenaskan”, bila melihat kondisi atau status gizi balita di Kab.Penajam Paser Utara. Berdasarkan data Kab. Penajam Paser Utara Dalam Angka 2007 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, pada tahun 2006, dengan jumlah balita yang berumur 1 - 4 tahun sekitar 14.168 orang yang memiliki kecukupan energi protein (KEP) Total, hanya 200 orang atau 10,1 %. Artinya ada 89,9 % bayi yang mengalami kekurangan gizi. Bisa dibayangkan nasib kab. Penajam Paser Utara 20-30 tahun yang akan datang dengan kondisi gizi buruk seperti sekarang ini.
Sebenarnya bila melihat infrastruktur kesehatan, menunjukkan perningkatan setiap tahunnya, sebagaimana yang ditunjukkan. pada tahun 2006 jumlah puskesmas mencapai 11 buah, ditambah dengan rumah sakit umum yang telah dioperasikan pada Oktober 2007, puskesmas pembantu 43 buah dan puskesmas keliling 11 buah. Angka ini meningkat bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2002 jumlah puskesmas hanya berjumlah 8 buah, puskesmas pembantu 40 buah dan puskesmas keliling 8 buah. Jumlah puskesmas tersebut, sebenarnya cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. hanya saja, tenaga paramedic yang terbatas mengakibatkan pelayanan kesehatan juga kurang optimal.
Struktur perekonomian Kab. Penajam paser Utara pada tahun 2006 masih didominasi oleh 4 sector utama yakni pertambangan dan Penggalian dengan persentase 46,14 %, disusul sector industri pengolahan dengan persentase 15,30 % dan sector pertanian dengan persentase 14,97 % serta sector Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan persentase 13,00 %. Struktur perekonomian ini tidak mengalami perubahan komposisi dalam 5 (
Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2006 dengan migas sebesar 1,63 %, atau mengalami penurunan, bila dibandingkan pada tahun 2005 yang pertumbuhannya sebesar 4,16 %. Pertumbuhan ekonomi 1,63 % tersebut juga merupakan yang terendah dalam 5 (
Sedangkan Pertumbuhan ekonomi tanpa migas justru mengalami peningkatan, yang pada tahun 2006 sebesar 7,97 % atau tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ini berasal dari sector jasa dan sector pertanian yang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 16,87 % untuk sector jasa dan 14,52 % sector pertanian.
Dari kenyataan tersebut, perekonomian Kab. Penajam Paser Utara sekarang ini masih bergantung pada sector Migas dan Pertambangan yang notabenenya adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbarui. Sehingga penurunan produksi migas akan berdampak secara langsung atau mengganggu struktur perkonomian. Dalam konteks tersebut berbagai potensi, khususnya sumberdaya yang re-newable, membutuhkan pemikiran, perencanaan, dan pengembangan yang komprehensif, sehingga kedepan dapat menggantikan posisi migas sebagai penopang utama peronomian. Beberapa sector tersebut, seperti sector pertanian, sector Perkebunan, sector Perikanan dan Sektor Peternakan.
Sektor pertanian misalnya, dengan luas areal persawahan pada tahun 2006 yang mencapai 12.906 Ha, mampu menghasilkan padi sebesar 66.117 ton atau mengalami peningkatan 15,78 % dari produksi sawah tahun 2005. Sehingga Kab. Penajam Paser Utara kedepan dapat dijadikan sebagai daerah lumbung pangan Kaltim. Akan halnya dengan sector Pertanian, keberadaan sektor Perkebunan, Peternakan dan Sektor Perikanan, juga memperlihatkan grafik peningkatan produksi setiap tahunnya.
5. INFRASTRUKTUR DASAR
Pembangunan ekonomi meniscayakan adanya berbagai fasilitas dasar atau infrastruktur dalam menunjang bergeraknya roda perekonomian. Terbatasnya atau buruknya berbagai fasilitas tersebut, secara langsung berdampak pada lambannya aktifitas ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan menghambat mobilitas social.
Berdasarkan data dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Kab. PPU, menunjukkan bahwa total panjang jalan kabupaten pada tahun 2006 mencapai 476.439 km dengan kondisi baik mencapai, 353.487 km, kondisi sedang mencapai 48.461 km, kondisi rusak mencapai 43.622 km dan kondisi rusak berat mencapai 30.869 km. Sedangkan jika melihat jenis pemukaan jalan, yang diaspal mencapai 102.120 km, kerikil mencapai 246.717 km dan jalan tanah mencapai 109.602 km. (lihat tabel pada lampiran).
Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan panjang jalan. Hanya saja melihat data mengenai kondisi jalan tersebut, masih jauh dari yang diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena hampir setengah dari panjang jalan yang ada, kondisinya belum diaspal.
Infrastruktur air bersih di Kab. Penajam Paser Utara dilayani oleh PDAM dengan jumlah pelanggan 2.863 dimana rumah tempat tinggal sebagai pelanggan terbesar dengan jumlah 2.716. Jumlah rumah tempat tinggal yang dilayani oleh PDAM tersebut, hanya kurang lebih 7,1 % dari seluruh rumah tempat tinggal yang ada di Kab. PPU. Artinya, sebagian besar rumah tempat tinggal, masih menggantungkan penyediaan air bersihnya bukan pada PDAM, tetapi pada air tanah atau air hujan. Sedangkan untuk industri, sebagian besar menggunakan instalasi air minum sendiri, karena keterbatasan PDAM dalam memberikan pelayanan.
Terbatasnya sarana dan fasilitas air bersih merupakan salah satu factor dari buruknya kesehatan masyarakat. Hasilnya dapat dilihat pada buruknya kesehatan masyarakat Penajam Paser Utara, seperti yang ditunjukkan di atas.
Akan halnya dengan infrastruktur listrik yang juga masih terbatas. Berdasarkan data kantor PLN ranting Petung, kapasitas terpasang listrik PLN hanya memiliki 13.144 kw dan daya mampunya hanya 7.960 kw. Dengan daya sebesar itu, PLN hanya mampu melayani 14.601 pelanggan, sedangkan yang lainnya menggunakan genset atau lampu petromaks sebagai sumber penerangan. Bahkan kantor pemkab sendiri mesti mengeluarkan milyaran rupiah pertahunnya untuk membangkitkan genset.
Kurangnya masyarakat yang bisa menikmati listrik, dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh industri atau kantor yang menggunakan genset sendiri merupakan ironi bagi PPU, sebagai kabupaten yang penghasil migas dan batu bara. Kurangnya pasokan lisrtik tersebut pada gilirannya akan mengganggu iklim investasi yang artinya pembangunan akan berjalan lambat.
Roda pemerintahan Kab. Penajam Paser Utara dalam 5 tahun terakhir banyak diwarnai oleh dinamika politik yang cukup intensif, baik dilingkungan internal eksekutif maupun hubungannya dengan legislative. Dinamika politik tersebut adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang memang telah dijadikan sebagai system atau pijakan dalam mengatur system kehidupan politik. Akan tetapi demokrasi membutuhkan kedewasaan berpolitik sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan, yang pada akhirnya konflik pada tingkatan elite tersebut akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Terlambatnya penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun, harus dibayar mahal dengan rendahnya daya serap anggaran yang rata-rata hanya mencapai 30-40 % dari total anggaran. Sehingga APBD yang nilainya rata-rata 700 Milyar rupiah tidak memiliki dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan sebaliknya berdasarkan data-data yang disebutkan diatas, kondisi masyarakat Penajam Paser Utara khususnya yang menyangkut pelayanan dasar sangat memprihatinkan.
Tata pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga belum berjalan secara optimal. Indikatornya dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi, birokrasi yang lamban dan tidak kretaif dalam menyikapi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, situasi dan kondisi kab. Penajam Paser Utara membutuhkan keprihatinan bersama dan mesti segera diambil langkah-langkah strategis untuk menykapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Sehingga jangan sampai kemudian, kita semua menyesal, jika Depdagri melakukan evaluasi terhadap kinerja daerah hasil pemekaran yang hasilnya menghruskan daerah ini dikembalikan kepada Kab. Paser sebagai kab. Induknya.
Sebagai kabupaten yang masih berusia muda dan terus bergerak, Kab. Penajam Paser Utara harus mampu meletakkan pondasi pembangunan yang kuat. Peletakan pondasi ini menuntut adanya komitmen, keberanian dan disiplin dari seluruh komponen masyarakat, khususnya dari penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia dengan mengedepankan sector pendidikan menjadi pondasi bagi tegaknya dan terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini berarti, bukan hanya menyangkut anggaran pendidikan yang cukup, tetapi berkaitan dengan perencanaan , kelembagaan, dan infrastruktur pendidikan. Pembangunan sumberdaya manusia ini juga harus mampu ditopang dengan kondisi masyarakat yang sehat dengan dukungan infrastruktur dalam menggerakkan investasi dan perekonomian, sehingga akan tercipta sebuah masyarakat yang cerdas, sehat dan sejahtera serta Bermoral.
Tatanan masyarakat seperti itu bukanlah utopia, tetapi sebuah goals, yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Dengan perencanaan yang matang dengan mendasarkan pada potensi dan karakteristik wilayah Kab. Penajam Paser Utara, serta keinginan untuk terus belajar akan melahirkan sebuah lompatan demi mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain.
Pengalaman 5 (
Keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah juga mesti dioptimalkan, dengan cara, mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra pengolahan, serta adanya fasilitasi pemasaran produk. Dengan cara seperti itu, para pelaku ekonomi akan mendapatkan nilai lebih dari produk-produk yang dihasilkan. Pengembangan potensi ini, harus diletakkan pada kerangka pemberdayaan masyarakat, yang berarti dibutuhkan dukungan penuh pemerintah untuk menggerakan potensi daerah tersebut. Hal ini bisa diwujudkan dengan memberikan support penuh, seperti membentuk lembaga Penjamin Kredit atau memberikan berbagai insentif dan bantuan untuk memacu produktifitas.
Lokus pembangunan ekonomi mesti digeser, dengan menjadikan desa sebagai wilayah utama untuk memicu produktifitas. Hal ini dimaksudkan, agar desa dengan segenap potensi yang dimiliki mampu berkembang dan menciptakan pemerataan pembangunan. Pada posisi ini, Penajam sebagai Ibukota Kabupaten akan menjadi supporting dalam melayani pengembangan desa.
